Lobar, Lagi Terapkan Padi Tehnologi Go Organic Farming
Seperti tahun sebelumnya, kabupaten Lombok Barat (Lobar) terus berinovasi dalam meningkatkan produktifitas tanaman padi. Salah satu teknologi yang diterapkan adalah Teknologi Organik Superfarm. Namun tahun 2011 ini, tehnologi pertanian yang  menggunakan tehnologi pupuk kandang ini masih berlabel tehnologi Organik. Model ini diterapkan pada gelaran panen raya padi berlogo Lobar Organic Farming yang berlangsung di jalan lingkar Gerung Utara beberapa waktu lalu. Pada hari itu juga teknologi tersebut dilaunching oleh Bupati Lobar, H.Zaini Arony.
Teknologi Organik Farming ini merupakan program yang dicanangkan dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan lingkungan. Selain itu, teknologi yang dikelola oleh sejumlah Kelompok Tani ini, bekerjasama dengan PT Pupouk Kaltim, Sriwijaya dan Balitani Agro Persada ini, merupakan teknologi yang memperhatikan lingkungan dalam jangka panjang. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Lobar, Ir.Khairul Bahtiar. “Teknologi ini cenderung mengantisipasi ketergantungan pada produk pupuk kimia atau sintetis di lahan pertanian,” katanya.
Kelebihan dari penerapan teknologi ini, kata Bahtiar, untuk mengembangkan dan mengoptimalkan tiga filosofi dasar pertanian. Filosofi tersebut adalah pengembalian kesuburan tanah, pemberian nutrisi dan pengendalian hama organik secara terpadu.
Dalam panen raya ini, sekaligus mengimplementasikan BLP (Bantuan Langsung Pupuk) dalam rangka percontohan menggunakan pupuk organik. Bahtiar menghajatkan, kegiatan ini untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi, jagung dan kedelai.”Pemanfaatan pupuk organik merupakan bagian dari ketahanan pangan untuk meningkatkan ketersediaan pangan nasional dan lokal,” katanya.
Dilaporkan, kalkulasi hasil panen yang diperoleh sebesar 8,8 ton per hektar. Sedangkan hasil rata-rata panen dengan metode konvensional sebesar, 6,4 ton per hektar. “Ini berarti ada peningkatan produktifitas sebesar 37,5 persen,” lanjut Bahtiar.
Di tempat yang sama, Bupati Lombok Barat (Lobar) H.Zaini Arony mengungkapkan, produktivitas padi di wilayahnya, tahun 2010 lalu mencapai 160 ribu ton di lahan seluas 31 ribu Hektar. Ini berdasarkan kutipan data dari BPS. Sementara untuk jagung kata Zaini, masih perlu dipacu produktivitasnya, karena saat ini masih memproduksi 11 ribu ton di atas lahas seluas 3 ribu hektar.
Hasil produksi padi menggunakan tehnologi organik ini, setelah dilakukan penyosohan atau penggilingan gabah hasil teknologi ini menghasilkan rendemen sebesar 70 persen, yaitu diperhitungkan dari gabah kering panen menjadi beras. Hasil inilah yang membuat para pengosoh atau pengilingan berani membeli gabah tehnologi organiuc Farming ini dengan harga tinggi dibanding gabah dengan pola konvensional.
Diakui Zaini, tahun sebelumnya Lobar terus berupaya mengurangi penggunaan pupuk kimia sintetis. Pihaknya menginginkan agar para petani beralih ke pupuk dengan tehnologi organik. Terlebih saat sekarang ini, trend di masyarakat Lobar lebih mengarah kepada pertanian organik dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Naum Zaini meminta, jangan sampai melupakan, ketersediaan harus didukung oleh keterjangkauan produksi tanaman pangan. (L.Pangkat Ali)

Produktivitas Padi di Lobar Lampaui Target
Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Dipertanakbun) Lombok Barat (Lobar), Ir. Khairul Bahtiar kepada wartawan mengungkapkan, total produktivitas padi di wilayahnya terus mengalami peningkatan. Tahun 2009 silam, produktivitasnya mencapai 5,2 persen dari 50,8 kwintal per hektar. Tahun 2010, jumlah ini meningkat menjadi 52,79 kwintal per hektar. Produksinya juga mengalami peningkatan menjadi 4,8 persen dari 148.238 ton menjadi 155.332 ton.
Dijelaskan Bahtiar, tahun 2011 ini pihaknya masih merencanakan, total produktivitas naik sebesar 2,5 persen dari tahun yang pencapaiannya di atas terget. Untuk itu, lanjut bahtir, dalam rangka mengupayakan peningktanan tersebut, telah menerapkan sejumlah program. Salah satunya melalui program Sekolah Lapang Pengelola Tanaman Terpadu (SLPTT) padi. Program ini telah dinikmati oleh sekitar 46 ribu petani. Jumlah ini terbagi menjadi 663 kelompok tani (poktan) yang menyebar di seluruh wilayah Lobar. “Luas lahan sekitar 12 ribu hektar atau membentuk 480 unit SLPTT,” ungkap Bahtiar  usai menggelar panen raya padi bertehnologi go organic farming di Gerung belum lama ini.
Menurut Bahtiar,dari 480 unit SLPTT, produktivitas padi di lahan seluas 495 hektar dan kedelai mencapai 1.500 hektar. Dengan menerapkan SLPTT ini, kata dia, telah terjadi peningkatan produksi menjadi 55,37 kwintal per hektar. “Produktivitas padi kita sudah lampaui target,” ujarnya. (L.Pangkat Ali)
 

Written by gm    Thursday, 17 March 2011 02:29 Wabup Lounching Mesin ATM BANK NTB Gerung Dalam rangka mempermudah transaksi bagi nasabah BANK NTB di wilayah Lombok Barat, Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar), H.Mahrip, SE,MM, Kamis, pagi tadi melakukan lounching penggunaan mesin Anjungan Mandiri Tunai (ATM). Mesin ATM yang berada di komplek kantor bupati itu, selain diperuntukkan bertransaski  bagi PNS lingkup Pemda Lobar, transaksi bagi pemilik kartu ATM ini, bisa juga diperuntukkan bagi masyarakat di kecamatan Gerung, Lembar, Kuripan dan Kediri. Usai melakukan lounching dengan transaksi perdana, Mahrip langsung memberikan uang tunai tersebut kepada sejumlah wartawan yang sedang melakukan peliputan. Sontak tepuk tangan menyambut acara yang berlangsung sekitar satu jam itu. “Silahkan uang ini buat makan siang wartawan nanti,” pintanya dihadapan pejabat lingkup Pemda Lobar serta sejumlah pejabat Bank NTB cabang maupun pusat. Kepada wartawan, Mahrip mengatakan, semoga apa yang dilounching hari ini, menjadi lebih bermanfaat dan selalu diridoa Allah SWT. Ke depan dia berharap, ATM BANK NTB, bisa membangun unit ATM di lokasi-lokasi terdekat yang bisa dijangkau masyarakat Lobar. Terlebih transaksi keuangan bagi masyarakat kecamatan Sekotong. Karena di wilayah kecamatan ini kata Mahrip, sudah mulai cerah peningkatan ekonomi masyarakatnya. “Masyarakat Sekotong punya emas. Mereka tentu membutuhkan transaksi yang mudah dan instan,” katanya seraya menambahkan, untuk tahun 2011 ini, pihak BANK NTB akan merencanakan membangun 76 unit Mesin ATM. Terlebih lagi, pelaksanaan pembangunan gedung Bank Daerah ini, dalam waktu dekat akan segera dibangun. Lokasinya di eks terminal Gerung. “Lokasinya cukup strategis bagi masyarakat yang melakukan transaksi,” demikian Mahrip. (L.Pangkat Ali)   Written by gm    Tuesday, 15 March 2011 05:21 Pagu Raskin Lobar Tahun 2011 Melebihi 16,217 Ton Kabupaten Lombok Barat (Lobar), dalam mengurangi angka kemiskinan terus melakukan pembenahan diri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah, pendistribusian Permintaan Alokasi beras miskin (SPA Raskin) ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Untuk tahun 2011 ini, pagu Raskin di wilayah ini mencapai 16.217.460 Kg. Dari jumlah itu, setiap bulan didistribusikan sebesar 1.351.455 Kg dan menyebar pada 110 desa (titik distribusi), 747 dusun dan 90.097 KK atau RTS PM. Kepala bagian Ekonomi Pemkab Lobar melalui Kasubbag Kperasi dan UKM, Ariyanta Rusmana, SE menjelaskan, penyaluran raskin ini sesuai tindak lanjut dari surat Menko Kesra No.B-2884/KMK/DEP.II/XII/2010 tentang pagu Raskin Provinsi tahun 2011 dan surat No.B-16/Menkokesra/I/2011 tentang Percepatan Penyaluran Raskin tahun 2011. Selain itu kata pria pehoby musik ini, intinya adalah dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta memperkuat ketahanan pangan di tingkat RTS. Setiap penyaluran raskin ke RTS, selama ini tidak ada komplin yang terjadi. Hal ini dimungkinkan Anta panggilan akrab Ariyanta, karena pihaknya sudah melakukan pendistribusian sesuai jadwal yang ada. Termasuk tidak memanipulasi data dan harga tebus Rp.1.600 per Kg di titik distribusi. “Seperti tahun-tahun sebelumnya, penyaluran raskin ke tiap RTS berjalan sesuai harapan,” jelas Anta di ruang kerjanya Rabu kemarin. Tiap bulan, sesuai jadwal yang ada, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Perum Bulog Divre NTB. Maksudnya adalah untuk menerbitkan Delevery Order (DO) beras bagi RTS PM di Lombok Barat. Sementara distribusi raskin untuk bulan Maret 2011 akan disalurkan sebesar 2.702.910. Angka ini dikondisikan dan berlaku maju. “Raskin bulan Maret ini kita akumulasikan dengan bulan April,” kata Anta. (L.Pangkat Ali)

Written by gm    Wednesday, 16 March 2011 00:21 PUGAR di Lobar, Prospek dan Potensinya ke Depan MASALAH garam, di rumah siapapun dia, dari rumah reot hingga rumah berkelas mewah, bumbu dapur yang satu ini sangat diperlukan. Dari home industry hingga top insdutry class, masalah garam menjadi salah satu bahan utama yang sangat vital. Karena merupakan komoditi strategis dan bahan baku, hingga akhirnya, seorang musisi pun berkreasi......., “bagai sayur tanpa garam.......” Karena begitu pentingnya, lalu bagaimana prospek pengembangan usaha garam dan potensinya? Di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sendiri, tahun 2011 ini sedang dilakukan gebrakan melalui Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar). Namun di daerah ini, potensi pengembangannya hanya terdapat di dua sentra industri. Masing-masing di Dusun Medang, Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong dan Dusun Cemare, Desa Lembar Kecamatan Lembar. Sentra industri garam di Dusun Medang, potensi perajin di desa ini sebanyak 150 KK dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 450 orang. Kapasitas produksinya mencapai kurang lrbih 500 ton per tahun. Selain garam, perajin juga mendapatkan air garam untuk proses pengentalan tahu dengan  hasil mencapai 500 ribu liter per tahun. Sedangkan sentra industri garam di dusun Cemare desa Lembar mencapai 30 KK dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 90 orang. Kapasitas produksinya sebanyak 100 ton per tahun. Secara keseluruhan, luas areal tempat produksi garam di Lobar sebanyak 13 hektar. Untuk merumuskan prospeknya, program Pugar ini merupakan momentum yang sangat penting dalam rangka mendukung Kepres No.69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium. Sekaligus berperan rangka menanggulangi gangguan akibat kekurangan yodium (Gaky). Di Lobar, program Pugar merupakan bentuk implementasi dari pelaksanaan Pilot Projek Kementerian kelautan dan Perikanan dalam pengembangan Program Swasembada Garam Nasional Tahun 2015. Dengan demikian, padakesempatan ini semua phak diajak untuk senantiasa memanfaatkan seoptimal mungkin program Pugar ini. “Untuk meningkatkan masalah kesejahteraan rakyat kami mohon partisipasinya secara aktif, efektif dan produktif,” papar Ir.H.Subandi dalam laporannya pada gelaran Pugar tahun 2011 di Giri Menang Gerung belum lama ini. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lobar ini, secara nasional, pada tahun 2009 silam, produksi garam mencapai 1.265.600 ton atau 49,15 % total kebutuhan garam nasional sebesar 2.865.600 ton per tahun. Ini berarti produksinya cukup rendah, karena tidak sebanding antara tingkat kebutuhan dengan konsumsi. Akibatnya, Indonesia masih membuka impor garam dari luar negeri yang jumlahnya mencapai 55% dari kebutuhan garam nasional. Di Lobar juga mengalami hal yang sama. Daerah ini memiliki luas wilayah 2.216,11 Km2 yang terdiri dari daratan seluas 1.352,11 Km2. Perairan mencapai 864 Km2 dengan garis pantai sepanjang 120 Km2 dengan 23 buah pulau-pulau kecil (gili). Dari angka-angka ini, hanya 360 hektar hamparan lahan potensial untuk pengembangan usaha garam. Namun pemanfaatannya baru mencapai 12% dengan tingkat produksi rata-rata mencapai 20-30 ton per tahun. Kendati demikian kata Subandi, Lobar sepatutnya bersyukur, karena Lobar termasuk salah satu dari 39 kabupaten/kota sebagai lokasi yang mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan kegiatan Pugar tahun 2011 ini. Dikatakan, program Pugar sudah memiliki arah kebijakan utama. Kebijakan tersebut meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat petambak, pengembangan SDM, permodalan, penataan struktur pasar serta penguatan sistem kelembagaan kelompok usaha garam (Kugar).”Ke depan prospek garam rakyat Lobar akan cerah. Begitu juga potensinya cukup menggairahkan,” janji Subandi. Dia juga berjanji, melalui program Pugar ini, pihaknya ingin bekerjasama dengan masyarakat pesisir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Harga garam saat ini mencapai Rp.200-300/Kg. Harga ini akan dinaikkan menjadi Rp.1.000-1.500/Kg.(L.Pangkat Ali) Konsumsi Garam, Diminta Dipayungi SK Bupati Selain masalah modal, kendala lain yang dihadapi pengelola garam di Lobar adalah masalah pemasaran. Kendala ini diklarifikasi, ketika berlangsungnya kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) beberapa waktu lalu di Aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. Hadir pula pada kesempatan tersebut, Sekda Lobar, perwakilan DKP NTB, sejumlah perwakilan SKPD Lobar serta Pers. Kepala DKP Lobar, Ir.HA Subandi dalam arahannya meminta, dalam rangka mengantisipasi masalah pemasaran garam di Lobar, bupati bisa menerbitkan surat keputusan (SK). SK ini nantinya akan memayungi pengelola garam, sehingga mereka bisa secara aktif dan berkelanjutan memproduksi garam mereka. Dipastikan Subandi, dengan terbitnya SK ini, semua PNS di jajaran pemkab Lobar bisa mengkonsumsi garam Lobar. Asumsinya, sekitar 9 ribu PNS di daerah ini, dalam sebulan bisa membeli masing-masing 2 Kg seharga Rp.1.000 per Kg.  Jalurnya bisa dipotong langsung melalui gaji mereka. Sedangkan untuk konsumsi bagi masyarakat umum, bisa diperoleh melalui koperasi terdekat. Namun diakui, pengelola garam rakyat masih mengalami beberapa kendala, terutama masalah permodalan. Tapi patut disyukuri, pemerintah pusat akan memberlakukan undang-undang, karena garam memiliki keistimewaan sebagai komoditi yang yang tidak memiliki pengganti untuk dikonsumsi seperti beras atau gula. Keistimewaan yang dimiliki garam Lobar, diantaranya memiliki kadar natrium yang cukup tinggi. Secara nasional, rata-rata kandungan natriumnya di bawah 96. Sementara gamar di Lobar kandungan natriumnya mencapai 96 persen dan  kadar air bisa ditekan menjadi 3,8 dari 7. “Ini sudah kita uji di Balai POM,” jelasnya. Untuk mendukung kelangsungan pemasaran garam di wilayah Lobar, Subandi berharap adanya dukungan Pemkab Lobar. Selain SK, dukungan lainnya bisa melalui gelaran dengan mendirikan showroom di sekitar komplek Kantor Bupati atau di desa-desa. Harapan lain yang dikemukakan, petani garam yang dibina di Lobar, setelah berproduksi, agar mereka tetap yakin dan optimis dalam penyaluran produksinya. Karena akan didukung adanya SK bupati. Inti dari SK ini adalah, semua PNS di Lobar harus membeli garam rakyat Lobar. “Maksudnya agar petani garam kita tidak ragu untuk tetap berproduksi,” tegasnya.(L.Pangkat Ali)   Written by gm    Tuesday, 15 March 2011 03:28 Bendahara Diminta Jangan Ikuti “Gayus” Asisten II Pemkab Lobar, HM. Najib meminta, selaku bendahara dan pemegang kas disetiap SKPD, diminta agar memungut, menyetor dan melaporkan hasil pemotongan dan pengenaan pajak penghasiulan Pasal 21 (PPh 21). Selain itu Najib juga meminta, mereka jangan sampai mengikuti jejaknya Gayus Tambunan, si Mafia Pajak yang lagi naik daun itu. Permintaan tersebut dikemukakan Najib pada saat berlangsungnya gelaran Sosialisasi pengenaan pajak penghasilan bagi pejabat negara, PNS, TNI, Polri, Senin kemartin di Aula Uitama kantor Bupati Lobar. Kegiatan tersebut diikuti oleh semua bendahara dan pejabat pemegang kas se Lobar. Menurut Najib, di wilayahnya, wajib pajak yang harus dipungut pajak PPh 21nya mencapai sekitar Rp.51,15 milyar atau setara dengan 15,4 persen. Dari angka tersebut, Rp. 2,5 milyar pada tahun ini harus disetor ke kas daerah. “Saya minta saudara selaku pemegang kas disetiap SKPD, mohon menjadi suatu kewajiban,” paparnya dihadapan pejabat KPP Pratama Praya dan KP2 KP Gerung. Kegiatan sosialisasi ini sekaligus mengakomodir PP No.80 tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD. Termasuk juga mensosialisasikan Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan No.92/PJ/2010 tentang Penyampaian Permen Keu No.154/PMK/03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. Di tempat yang sama, Kepala KPP Pratama Praya, Hj.Nadiah Riasari Wisatayanti meminta bendahara dan pemegang kas melakukan penyegaran menyangkut pelaksanaan pemungutan terhadap PPh 21. Karena menurut dia, para bendahara sangat berperan aktif dalam melaksanakan pemotongan kepada para pejabat, karyawan, ABRI/POLRI melalui mekanisme yang ada. Dirinci Nadiah, KPP Pratama Praya membawahi 4 kabupaten di NTB. Kabupaten tersebut adalah, Kabupaten Lombok Barat, Timur, Tengah dan Utara. Untuk tahun 2011 ini, KPP Pratama Praya menargetkan nilai wajib pajak PPH 21, 25 dan 29. Targetnya mencapai Rp.322 milyar. Dari target ini, 20 persen kembali ke daerah untuk keperluan pembangunan. Sementara 80 persen sisanya, disetor ke pusat yang nantinya dialokasikan untuk kebutuhan Dana Alokasi Umum (DAU). Nadiah juga optimis, target tahun ini bisa dicapai, asalkan wajib pajak tidak nakal. Atau asalkan bendahara dan pemegang kas terkonsentrasi dan memaksimalkan diri dalam pemotongan. “Tahun sebelumnya juga melebihi target,” ungkapnya didampingi KP2 KP Gerung. (L.Pangkat Ali)